JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus memacu kinerja sistemnya untuk memudahkan para pelaku usaha dalam menawarkan produknya ke pemerintah melalui Katalog Elektronik (e-Katalog).
LKPP telah membikin sejumlah terobosan untuk mempermudah penayangan produk di e-Katalog melalui pemangkasan tahapan/pemangkasan birokrasi di e-katalog, dari 8 tahap menjadi hanya 2 tahap saja. Kebijakan ini mirip dengan mekanisme lokapasar (marketplace) yang memudahkan pelaku usaha dalam menjual produk.
“Sesuai instruksi Presiden Jokowi, jumlah produk yang tayang di e-Katalog harus segera mencapai 1 juta produk. Dan saat ini telah menembus 1,07 juta produk per 6 September 2022. Ini menunjukkan e-Katalog semakin mudah diakses oleh dunia usaha, sehingga bisa menyajikan produk lebih banyak dan beragam ke kementerian/lembaga dan pemda,” ujar Kepala LKPP yang telah dilantik sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, Kamis (8/9/2022).
Sebelumnya, dalam setahun di Rencana Kerja Pemerintah (RKP), ditargetkan tayang sebesar 95.000 produk di e-Katalog pada 2022. Dengan capaian 1 juta produk, berarti telah melampaui target di RKP.
Anas menambahkan, sesuai arahan Presiden Jokowi, LKPP juga terus meningkatkan porsi usaha kecil-menengah di e-Katalog. Saat ini, jumlah penyedia/pelaku usaha kecil-menengah sebesar 14.548, telah melampaui jumlah penyedia non UKM sebesar 6.464 badan usaha. Artinya, pelaku usaha kecil-menengah yang ada di ekosistem e-Katalog sudah sekitar 69% dari total pelaku usaha di e-Katalog.
“Ini sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk terus mendorong keterlibatan UMKM pada belanja pemerintah,” tuturnya.
Sesuai arahan Presiden, imbuh Anas, LKPP juga telah melakukan freeze/pembekuan dan ”turun tayang” terhadap 13.733 produk impor yang telah ada substitusi produk dalam negerinya. “Dengan demikian, belanja pemerintah akan sangat memperkuat daya saing industri dalam negeri,” ujar Anas.
Sumber berita http://www.lkpp.go.id/