Jakarta - Wujudkan belanja pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) yang transparan, efektif, dan efisien sebagaimana arahan presiden RI Joko Widodo, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP terus aktif mendorong Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD) untuk melakukan percepatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Instansinya melalui Katalog Elektronik.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau yang akrab disapa Hendi tersebut menuturkan berbagai langkah-langkah dilakukan oleh LKPP di antaranya Pertama, penguatan regulasi guna memberikan kemudahan dan percepatan bagi K/L/PD untuk bisa melakukan pengadaan barang/jasa sesuai dengan aturan; Kedua, percepatan digitalisasi melalui new platform sehingga transaksi menjadi lebih cepat; Ketiga, mewujudkan SDM profesional melalui bimbingan teknis dan sosialisasi; dan Keempat, kontrol melalui monitoring dan evaluasi.
"Bapak Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar agar Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi) semakin meningkat, transparansi bisa terpelihara, percepatan anggaran, dan efisiensi dapat terwujud, karena mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia, " kata Hendi dalam wawancara Prime Time News MetroTV pada Selasa (14/3).
Keberpihakan Pemerintah pada PDN dan UMK-Koperasi dilakukan melalui upaya peningkatan transaksi dengan target paling tidak Rp500 Triliun transaksi belanja APBN/APBD dilakukan lewat katalog elektronik. Kepala LKPP menyebut Katalog Elektronik dapat mempermudah, mempercepat proses PBJP, dan menyerap realisasi anggaran belanja APBN/APBD.
“Melalui katalog elektronik itu, kita bisa tinggal klik. Contohnya produk aspal di katalog elektronik, bandingkan semua produk, mana yang paling murah dengan kualitas yang sama. Diklik, langsung bertransaksi, langsung bisa di “gelar” besoknya, jadi artinya secara waktu pasti cepat. Efisien biaya, efisien waktu, pasti juga berpengaruh pada kecepatan untuk bisa dirasakan masyarakat,” jelas Hendi.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah turut mendukung agar pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara transparan, efisien, dan efektif. Bupati Kendal Dico M. Ganinduto mengungkapkan selain transparan, efisien, dan efektif, melalui Katalog Elektronik tentunya juga bisa mengontrol pertumbuhan dan pergerakan ekonomi di daerah. “Kolaborasi LKPP pusat dengan daerah yang (berjalan) sangat mudah, ini yang menjadi kunci utamanya,” kata Dico.
Selanjutnya Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution menambahkan, pada 2022 Medan menjadi salah satu Pemda yang memiliki transaksi terbesar dalam penyelenggarakan Katalog Elektronik Lokal. Serta hingga Maret 2023, transaksi katalog elektronik Kota Medan sudah mencapai angka lebih Rp200 Miliar. “Kenapa bisa sebesar itu? Kita dorong dari dinas yang memang penggunaan anggarannya sangat besar, salah satunya Dinas PU yang kita dorong untuk menggunakan Katalog Elektronik. Contoh salah satunya pengaspalan, drainase, full kita gunakan melalui katalog. Maka dari itu capaian kita bisa sangat besar. Ini mempercepat dan memperbesar. Di 2023 transaksi katalog kita sudah mencapai angka lebih 200M,” ungkap Bobby.
LKPP berharap Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kota Medan dapat menjadi catatan bagi pemerintah daerah lain untuk terus meningkatkan transaksinya di katalog elektronik sehingga membawa manfaat yang begitu besar bagi sektor PDN dan UMK-Koperasi.
Sumber berita http://www.lkpp.go.id/