Jakarta - Keberpihakan pemerintah terhadap Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi) terus digaungkan. Presiden RI Joko Widodo melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menargetkan 90% penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) untuk seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), tercapainya target 5 Juta produk tayang di Katalog Elektronik, dan tercapainya nilai transaksi Katalog Elektronik Rp.500 Triliun pada tahun 2023 dapat tercapai.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengungkapkan pihaknya akan terus mendorong tercapainya pengadaan barang/jasa publik dapat dilakukan secara transparan, efektif, efisien, Pro PDN dan UMK-Koperasi melalui digitalisasi sistem pengadaan barang/jasa. Hal ini disampaikan Kepala LKPP yang juga akrab disapa Hendi dalam Rapat Kerja Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di Jakarta pada Kamis (25/5).
“Anggaran belanja pemerintah baik yang berasal dari APBN/APBD apabila dikelola dengan baik dan benar, kemanfaatan dari sebuah proses pengadaan barang/jasa ini mampu memberikan rasa nyaman sejahtera untuk bangsa Indonesia, ekonominya meningkat, rekrutmen tenaga kerja juga banyak, dan tentu saja juga ini akan mampu dimanfaatkan oleh teman-teman penyedia jasa lainnya,” kata Hendi.
Lebih lanjut, Kepala LKPP mengungkapkan dengan Rp.500 Triliun APBN/APBD yang dibelanjakan untuk PDN melalui Katalog Elektronik dapat menyerap 2 juta tenaga kerja baru dan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi hingga 1,5-1,8%. “Melalui Katalog Elektronik semuanya bisa dimonitor, semuanya tercatat, efisiensi dan percepatan penyerapan anggaran belanja pemerintah dapat dilakukan, serta persaingan usaha yang sehat dapat terwujud,” tegasnya.
Hendi mengatakan dengan gerakan bangga buatan Indonesia dan keberpihakan pada PDN dan UMK-Koperasi, kesempatan dan peluang usaha bagi pelaku usaha dalam negeri dapat terbuka lebar untuk dapat maju dan bersaing baik di dalam maupun luar negeri.
“Mari kita kemudian bangga dengan buatan Indonesia termasuk mari kita tunjuk konsultan-konsultan Indonesia di dalam project pemerintah yang ada di negeri ini. Kalau kita tidak berpihak, pada kemampuan bangsa sendiri ya sampai kapanpun kita tidak akan berani, kemudian bisa menilai teman-teman kita bisa lebih baik. Maka yang paling penting kepada teman-teman user, mari kita kemudian belajar mencintai dan gunakan PDN untuk pengadaan barang/jasa,” tuturnya. (nit)
Sumber berita http://www.lkpp.go.id/, Publisher (Nurjolis/Andi P)