Kolaborasi LKPP dan IAPI Wujudkan Sektor PBJ yang Transparan, Efektif, Efisien, dan Akuntabel

Pengadaan Barang dan Jasa
30-Jan-2023

Jakarta - Perkuat sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengajak Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) untuk bersama-sama bersinergi membangun pengadaan barang/jasa pemerintah dengan memberikan masukan terhadap regulasi, mendorong penguatan produk dalam negeri, peningkatan partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi, pengadaan yang berkelanjutan, serta peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.

Kepala LKPP yang akrab disapa Hendi ini mengatakan, saat ini LKPP memiliki lima tugas yang diamanatkan oleh Presiden RI Joko Widodo melalui dirinya. Adapun lima tugas yang diamanatkan oleh Presiden RI Joko Widodo di antaranya Pertama, transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Katalog Elektronik. Kedua, efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketiga, keberpihakan terhadap Produk Dalam Negeri (PDN). Keempat, dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi). Kelima, proses digitalisasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. 

“Ada lima tugas dari Presiden RI yang mana apabila jika kita keroyok bersama-sama, Indonesia akan menjadi negara yang TOP, negara yang hebat sesuai visi-misi Presiden RI di 2025. Bagaimana dengan kekuatan ekonomi, politik, dan sosial budaya, Indonesia bisa menjadi negara dengan 4 besar ekonomi terbaik di dunia. Kata kuncinya adalah dengan mengelola pengadaan dengan baik, Rp1.200T Rencana Umum Pengadaan (RUP) ditambah dengan potensi pengadaan swasta jumlahnya sangat besar,” kata Hendi. Hal tersebut disampaikan Kepala LKPP saat menerima Audiensi Ketua Umum IAPI Soni Sumarsono pada Rabu (25/1) di Kantor LKPP.

Lebih lanjut, Hendi menyampaikan setiap tahunnya target LKPP terus meningkat, kini target transaksi lewat katalog eletronik mencapai Rp500T, produk tayang dari 2 juta menjadi 5 juta produk, dan transaksi PDN mencapai 95%. “Kita perlu meyakinkan semua pihak yang terlibat agar anggaran APBN/APBD diprioritaskan untuk PDN dan 40% belanja pemerintah dialokasikan untuk UMK-Koperasi karena daya ungkitnya yang luar biasa,” tutur Hendi.

Senada dengan hal tersebut, Ketua IAPI Soni Sumarsono menyambut baik ajakan Kepala LKPP untuk bersama-sama membangun awareness para pelaku pengadaan dalam mewujdukan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 

 

“Tentunya dengan tantangan yang besar, belum lagi tantangan pelaku pengadaan yang sangat bervariatif. kami melihatnya sebagai faktor risiko yang perlu dimitigasi. Dengan program-program yang dimiliki oleh IAPI diharapkan bukan menegasikan melainkan mendukung program dan kerja LKPP,” ungkap Soni.

Terkait tantangan besar dalam PBJP, Hendi yakin dengan menyusun strategi terbaik LKPP dapat mengatasi tantangan besar di depan. “Tidak ada yang tidak mungkin, perlu kerja keras, sebagai regulator mari turun ke bawah untuk bisa menyampaikan, tidak semata-mata hanya membuat kebijakan tetapi memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik di lapangan untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegas Hendi. (nit)

Sumber berita http://www.lkpp.go.id/