Komitmen Konkret Kemendikbud dalam membangun Wilayah Bebas dari Korupsi

Biro Umum dan PBJ
24-Aug-2017

Solo, Kemendikbud--- Sosialisasi Model Satuan Kerja Terbaik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemendikbud Tahun 2017 yang dilaksanakan selama tiga hari tanggal 23 - 25 Agustus 2017 di The Sunan Hotel Solo, sosialisasi ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui Program Reformasi Birokrasi dimana salah satu dari program tersebut adalah mengusulkan satuan kerja sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sendiri adalah sebuah status yang dikenakan kepada satuan kerja tingkat eselon I sampai dengan III yang memenuhi kriteria dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Sosialisasi Model Satuan Kerja Terbaik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 ini dilakukan di 3 regional demi tercapainya informasi maupun program ke seluruh satuan kerja di lingkungan Kemendikbud.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud menyampaikan bahwa, sebagai bentuk komitmen konkret Kemendikbud dalam membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kemendikbud mengusulkan 35 satuan kerja untuk dapat dinilai dan mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPAN-RB. Beberapa satuan kerja tersebut akan dijadikan contoh model satuan kerja terbaik pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Kemendikbud yang dapat meningkatkan semangat maupun pengetahuan dalam pelaksanaan Kegiatan Model Satuan Kerja Terbaik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Kemendikbud.

Kepala Biro Umum juga menyampaikan harapannya agar melalui Sosialisasi Model Satuan Kerja Terbaik Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbud Tahun 2017 dapat meningkatkan pengetahuan kepada satuan kerja dalam mencari bentuk dan cara terbaik untuk mengembangkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mapan dan berkelanjutan, meningkatkan budaya kinerja, serta meningkatkan pemahaman pegawai terhadap korupsi. 
 
Penulis : Dinda Septiana