Jakarta – Keseriusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dalam memberikan kemudahan kepada pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-Koperasi) untuk terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) semakin digalakan. Hal tersebut ditujukannya melalui dibukanya pendaftaran dan verifikasi on-site LPSE LKPP pada kegiatan Markplus Summit 2023 pada Kamis (8/12) di Jakarta.
Hendi selalu mengingatkan kepada jajarannya untuk lebih dekat dengan stakeholder eksternal LKPP. Dengan berada lebih dekat, LKPP akan mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh para stakeholder termasuk pelaku UMK-Koperasi dalam upayanya terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Capek, ya memang, tapi dengan sentuhan humanis semacam ini kita akan diingat sebagai LKPP yang membantu temen-temen UMKM, yang membantu proses PBJ lebih transparan,” ucap Hendi dalam arahannya kepada seluruh pegawai LKPP saat peringatan Hari Ulang Tahun LKPP ke-15 beberapa waktu lalu.
Dalam giat tersebut tampak sejumlah pelaku usaha berbondong-bondong untuk mendaftarkan usahanya di LPSE LKPP. Salah satu pengunjung yang hadir Y. W. Junardy President of Global Compact Network Indonesia, mengapresiasi upaya LKPP dalam menjangkau pelaku usaha yang ada di daerah. Namun dirinya juga mengingatkan LKPP untuk terus meningkatkan pelayanannya.
“time respon harus lebih cepat, dan jangan lupa (dilakukan) perbaikan sistem. Tidak cukup hanya dengan publikasi secara massif tentang pemangkasan birokrasi, namun harus dengan diiringi dengan perbaikan sistem,” ujar Y. W. Junardy.
Kemudahan lain yang diberikan LKPP kepada pelaku UMK-Koperasi untuk terlibat dalam PBJP adalah dengan difasilitasinya verifikasi secara daring yang dilakukan setiap senin hingga jumat. Melalui fasilitas tersebut, pelaku UMK-Koperasi yang telah mendaftarkan usahanya dalam LPSE LKPP tidak perlu lagi repot untuk melakukan verifikasi dengan datang ke LKPP dan membawa sejumlah dokumen.