Jakarta – Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) kian didorong untuk dilakukan secara elektronik salah satunya melalui metode e-purchasing. Dalam mengoptimalkan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan (UMKK) melalui e-purchasing, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar Forum Strategi Optimalisasi E-Purchasing Dalam Rangka Peningkatan Belanja PDN dan UMK Koperasi pada Selasa (31/10) di Jakarta.
Forum ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi (UMKK) Melalui Katalog Elektronik, sebagaimana menyikapi arahan Presiden untuk mengarahkan PBJP kepada pemanfaatan PDN dan UMKK semaksimal mungkin.
Direktur Pasar Digital Pengadaan, Yulianto Prihhandoyo dalam kesempatannya menyampaikan bahwa implementasi belanja PDN dan UMKK dapat dilakukan secara bertahap mulai dari produk yang mudah didapat dan mampu diproduksi di dalam negeri.
“Tentu ada beberapa catatan, ada beberapa produk yang belum bisa PDN, ya tidak apa-apa juga, kita mulai dulu dengan produk dalam negeri yang sudah siap, karena perputaran belanja pemerintah berdampak pada perekonomian lokal.”, kata Yuli.
Lebih lanjut, Yuli mengungkapkan bahwa proses pengadaan saat ini sudah mengarah pada digitalisasi. Hal ini dilakukan agar data dan informasi pengadaan dapat diketahui secara realtime sehingga dapat dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan/strategi kedepan.
“Tentu setelah ada arahan itu (penggunaan PDN), kita juga ingin memastikan apa betul kita sudah benar-benar menggunakan produk dalam negeri, untuk menuju ke sana, kami sudah mulai memproses untuk mengarahkan proses pengadaaan ke digitalisasi, kenapa harus digital? Karena dengan digitalisasi, kita dapat secara realtime melihat data/informasi belanja kita”, ungkap Yuli.
Diakhir sambutannya, Yuli memperkenalkan dashboard monitoring PDN yang tengah dikembangkan oleh Direktorat Pasar Digital Pengadaan bekerjasama dengan PT Telkom (GovTech Procurement). Dashboard tersebut sebagai wujud komitmen LKPP dalam membuka kesempatan bagi masyarakat untuk turut memonitor pelaksanaan PBJP melalui tautan: https://lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/860 . (tya).
Sumber berita lkpp.go.id, Publisher (Nurjolis/Andik)
