Rembang - Setelah berhasil menyelenggarakan kegiatan Workshop Mendorong Konsolidasi dan Peguatan Regulasi PBJ di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada (30/10) di Kudus, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) kembali menggelar workshop serupa di Rembang, Jawa Tengah pada (1/11). Giat ini dilakukan dalam upaya penguatan regulasi pengadaan barang/jasa dan mendorong pelaksanaan konsolidasi pengadaan melalui katalog elektronik di seluruh BLUD.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) menyampaikan melalui workshop ini diharapkan dapat memfasilitasi rekan-rekan selaku Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk saling bertukar pikiran terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa di dalam lingkup BLU/BLUD. Mendukung hal tersebut, LKPP telah memberikan kemudahan pada proses PBJ di BLU/BLUD dengan menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 29 Tahun 2020 tentang BLU.
“Jawa Tengah memiliki 531 BLUD dengan total pagu anggaran Rp3,91 triliun dan baru 10 persen saja yang menggunakan katalog elektronik atau senilai Rp367,12 miliar, sehingga ini perlu digenjot. Apa sih keuntungannya menggunakan katalog elektronik? Supaya kemudian ada percepatan di dalam proses PBJ karena melalui katalog elektronik, pengadaan barang/jasa dapat dilakukan relatif lebih cepat, bersifat terbuka/transparan, Produk Dalam Negeri tercatat, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK) tercatat, serta Tingkat Komponen Dalam Negerinya dapat dilihat. Kemudian semua dapat ikut melakukan pengawasan,” kata Hendi.
Sejalan dengan itu, Hendi menegaskan pentingnya untuk memprioritaskan PDN dan UMKK, sebagaimana Instruksi Presiden RI Joko Widodo bahwa produk impor tidak boleh melebihi dari 5 persen dan prioritas PDN wajib mencapai 95 persen. Selain itu, UMKK minimal 40 persen harus terlibat dalam PBJ dan minimal 30 persen transaksi dilakukan melalui katalog elektronik. “Keterpihakan dan memindahkan kebiasaan kita dengan belanja produk impor menjadi PDN, untungnya apa? Untungnya banyak. Data BPS menunjukkan Rp400 triliun APBN/APBD yang digunakan untuk PDN dan UMKK dapat menyerap hingga 2 juta tenaga kerja. Hal ini tergantung kita semangatnya seperti apa?, merah putihnya seperti apa?,” imbuh Hendi.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Rembang Ahmad Hafidz mengungkapkan melalui Workshop Mendorong Konsolidasi dan Peguatan Regulasi PBJ di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) oleh LKPP, diharapkan Jawa Tengah akan memiliki persepsi yang sama.
“Harapannya nanti sudah tidak ada lagi penafsiran yang lain. Saya berterima kasih kepada LKPP, mudah-mudahan dengan workshop ini, BLU/BLUD yang ada di Jawa Tengah bisa memperkuat transparansi dan akuntabilitas PBJP. Juga dapat mendorong kemajuan Kabupaten Rembang untuk dapat setaraf dengan Kabupaten lainnya,” kata Hafidz. (nit)
Sumber berita lkpp.go.id, Publisher (Nurjolis/Andik)
