LKPP Minta Dukungan DPR Untuk Perkuat Sistem Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa
22-Jun-2023

Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP siap berkolaborasi dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) untuk perkuat sistem pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala LKPP Hendrar Prihadi saat hadir bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama LKPP, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi XI DPR RI.

RDP yang dilaksanakan secara luring pada Rabu (21/6) di Gedung Nusantara I MPR/DPR ini beragendakan penyampaian capaian kinerja LKPP pada semester I Tahun Anggaran (TA) 2023 dan rencana kerja (program dan anggaran) LKPP TA 2024.

Pada kesempatannya, Kepala LKPP yang akrab disapa Hendi menyampaikan, bahwa pada akhir Semester I TA 2023 ini, jumlah produk yang tayang pada Katalog Elektronik telah berjumlah lebih dari 5 juta produk. Jumlah tersebut telah melampaui target kerja LKPP yang diamanatkan oleh Presiden RI yaitu 5 juta produk pada akhir tahun 2023.

"Pada 19 Juni 2023, produk tayang di E-Katalog sudah mencapai 5.034.134. Ini baru bulan Juni tapi sudah over dari target, dan saya yakin angka tersebut akan lebih banyak lagi pada bulan Desember akhir tahun ini," ujar Hendi.

Lebih lanjut, Hendi menyampaikan dari jumlah produk yang ada saat ini, nilai transaksi dalam Katalog Elektronik sudah mencapai 89 triliun namun realisasi transaksi ini masih jauh dari target. Menyikapi hal tersebut, pada rencana kerja TA 2024 LKPP mengusulkan kegiatan kolaborasi dan sosialisasi bersama stakeholder dalam rangka mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN)  dan peran usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-K) serta percepatan penyerapan belanja melalui Katalog Elektronik.

“Peningkatan penggunaan produk dalam negeri ini adalah kerja kita bersama, kami tidak mungkin berjalan sendiri. Untuk itu kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar 32,56 miliar. Anggaran itu akan digunakan untuk untuk meningkatkan kolaborasi kami dengan seluruh stakeholder, mendorong seluruh stakeholder kami dalam meningkatkan belanja produk dalam negeri,” kata Hendi. 

Pada kesempatan tersebut, LKPP menggandeng DPR untuk ikut turut serta mengawal dan mendorong K/L/PD meningkatkan belanja PDN dan produk UMK-Koperasi dalam PBJP. (hum)

Sumber berita http://www.lkpp.go.id, Publisher (Nurjolis/Andik P)