Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan Talkshow dalam helatan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan 2023 (Rakornas 2023) bertajuk "Talkshow Transformasi Pengadaan Terus Melaju untuk Indonesia Maju" pada Selasa (7/11) di Jakarta. Kegiatan ini menjadi ajang penting bagi pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) untuk berdiskusi dengan narasumber untuk mengulas transformasi pengadaan barang/jasa pemerintah dan upaya memajukan ekonomi Indonesia.

Hadir dalam acara tersebut sebagai narasumber adalah Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Plh. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Yukki N. Hanafi

Kepala LKPP Hendrar Prihadi (Hendi) mengungkapkan bahwa tantangan dalam sistem pengadaan adalah bagaimana menjadikan sistem yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif. Ia juga mendorong komunikasi dua arah antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mendapatkan masukan yang berharga dalam pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

“Sesuai dengan arahan Presiden dimana untuk setiap 400 triliun rupiah Belanja PDN akan berdampak pada penyerapan 2 juta tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi sekitar 1,5 hingga 1,8 persen,” Ungkap Hendi. Oleh karena itu ia berharap seluruh pelaku pengadaan dapat memprioritaskan pengadaannya untuk menggunakan Produk Dalam Negeri.

Selain hal tersebut hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas PBJ adalah dengan mengurangi potensi penyimpangan dalam pengadaan, ia menekankan pentingnya arah pengadaan untuk memanfaatkan teknologi digital yang kredibel dan akuntabel, peningkatan Sumber Daya Manusia berkualitas dan integrasi sistem dalam konsolidasi pengadaan.

Dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra, menyoroti pentingnya adaptasi yang progresif dalam transformasi pengadaan pemerintah. Ia menekankan perlunya komitmen kolaborasi untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel, membangun kolaborasi yang efektif, dan menjembatani kesenjangan dalam pengadaan barang/jasa yang lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, menuturkan kemajuan dalam digitalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang semakin sempurna. Namun, ia juga menyoroti pentingnya regulasi yang melindungi para pelaku pengadaan.

Menutup gelaran talkshow tersebut, dalam kesempatan Plh. Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki N. Hanafi juga membahas inovasi 9 inisiatif unggulan yang dilakukan KADIN yang berfokus pada penguatan UMKM nasional untuk mendorong kemajuan Indonesia. Ia juga menekankan agar keberhasilan katalog elektronik tidak hanya untuk pelaku usaha yang berasal dari Jakarta atau kota besar. (gun)

Sumber berita lkpp.go.id, Publisher (Nurjolis/Andik)