Jakarta - Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi pemenuhan target satu juta produk tayang di Katalog Elektronik seperti yang telah ditetapkan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Inpres No. 2 Tahun 2022 terkait Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selanjutnya, Presiden meminta seluruh kepala daerah untuk terus membina UMKM dan Koperasi agar berbondong-bondong masuk ke dalam Katalog Elektronik agar produknya dapat segera dibeli oleh pemerintah.
“Produk UMKM dan Koperasi yang masuk e-katalog sudah di atas 1 juta produk dari sebelumnya hanya 50 ribu produk. Melompat cepat sekali.“ Kata Jokowi dalam Kegiatan Pengarahan Presiden kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pangdam dan Kapolda mengenai Pengendalian Inflasi di Daerah dan Tindak Lanjut Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Kamis (29/09) di JCC, Jakarta.
Ia juga kemudian tidak segan untuk membuka data belanja jika masih ada daerah yang belum melaksanakan hal tersebut. “Di pertemuan yang lalu saya menyampaikan, kalo nggak cepat-cepat akan saya buka semuanya kementerian/daerah yang belum mengarah ke sana. Realisasinya seperti apa.” Kata Presiden Jokowi.
Tak terkecuali juga dengan kementerian dan lembaga, terutama untuk 10 Kementerian dengan anggaran yang paling besar. Ia menyebut memiliki semua data tersebut dan berjanji akan membuka semuanya dalam pertemuan selanjutnya.
“ini untuk 10 K/L yang anggarannya besar realisasinya seperti ini. Untuk daerah/provinsi ada semuanya. Untuk kabupaten/kota serapan produk dalam negerinya tolong dilihat mungkin yang nol ini karena belum ada laporan, sehingga tolong segera dilaporkan. BUMN juga ada. Sudah, semuanya ada, semua angka-angkanya sekarang. Kelihatan,“ tegas Jokowi.
Untuk itu Presiden kembali mengingatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar membelanjakan APBN/APBD untuk produk lokal buatan UMKM dan Koperasi. Presiden juga menyampaikan bahwa realisasi afirmasi Bangga Buatan Indonesia sudah mencapai 49% dari target. Untuk itu, Presiden mengingatkan sekali lagi agar segera dibelanjakan untuk produk lokal buatan UMKM dan Koperasi.
Pada kesempatannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa untuk mendukung capaian Aksi Afirmasi Penggunaan Porduk Dalam Negeri, dibutuhkan regulasi yang lebih kuat tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. “LKPP agar menyusun Rencana Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RUU PBJP) untuk memperkuat dasar hukum Aksi Afirmasi dan diperlakukan di tahun 2024,” Ucap Luhut.
Plt. Kepala LKPP Sarah Sadiqa saat menghadiri acara Pengarahan Presiden kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pangdam dan Kapolda
Hadir pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala LKPP Sarah Sadiqa menyampaikan bahwa capaian 1 juta produk pada katalog elektronik merupakan hasil kerja keras seluruh stakeholder yang terkait. Sarah juga sangat mengapresiasi K/L/PD yang telah aktif dalam mengelola Katalog Elektronik Sektoral maupun Lokal. Namun Sarah juga mengingatkan kepada K/L/PD untuk tidak hanya melakukan on-boarding produk, tetapi juga melakukan pembelian produk melalui Katalog Elektronik.
Sumber berita http://www.lkpp.go.id/