Sinergi LKPP dan APEKSI untuk Wujudkan Target Penggunaan PDN dan UMK-Koperasi

Pengadaan Barang dan Jasa
09-Feb-2023

Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP mendapat dukungan penuh dari Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dalam upaya penguatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi) di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP). Dukungan tersebut diterima Kepala LKPP Hendrar Prihadi dalam forum rapat koordinasi bersama Ketua APEKSI Bima Arya Sugiarto pada Selasa (7/1).

Kepala LKPP mengatakan, dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden RI terkait afirmasi penggunaan PDN dan UMK-Koperasi memerlukan sinergi dari seluruh pihak. Maka harapannya tahun ini LKPP mendapat dukungan dari APEKSI dalam mencapai target sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo yang mentargetkan 95% untuk PDN.

Hal ini akan menggerakan 2 juta tenaga kerja Indonesia dan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden RI Joko Widodo juga berharap keterlibatan di dalam PBJ mulai didominasi oleh UMK-Koperasi. “Semakin banyak UMK-Koperasi yang terlibat maka dapat membuat pemerataan ekonomi di Indonesia,” ujar Hendi.

Lebih lanjut, terkait percepatan teknologi transformasi digital, saat ini LKPP terus berupaya mewujudkan PBJ melalui katalog elektronik yang  dilakukan lebih massif sehingga target 5 juta produk tayang dalam katalog elektronik dapat segera terealisasi. “Saat ini sudah 2.7 juta dari 5 juta produk tayang pada katalog elektronik. Harapannya muncul sebuah kompetisi. Paling tidak melalui katalog elektronik, PBJ dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel,” kata Kepala LKPP yang akrab disapa Hendi.

Selain itu, LKPP juga melakukan kerja sama dengan PT. Telkom dalam hal pengembangan dan peningkatan kualitas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). “Maka harapan kami melalui forum ini, dapat menghasilkan program bersama sekaligus bisa menegakkan dan menjabarkan arahan Presiden serta mengembangkan ekonomi di wilayah masing-masing anggota APEKSI,” ungkap Hendi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya Sugiarto menyampaikan seluruh anggota APEKSI sepenuhnya mendukung LKPP dalam menjalankan tugas sehingga tugas-tugas yang diberikan Presiden kepada LKPP dapat berjalan maksimal.

“Kita melihat penting sekali seluruh stakeholder untuk dapat terlibat baik secara resmi maupun tidak resmi. Tentunya kita harus punya pemahaman yang sama tentang pengadaan barang/jasa ini. Oleh karena itu, satu frekuensi itu untuk disamakan bahwa PBJ ini betul-betul targetnya untuk meningkatkan kesejahteraan,” tutur Bima

Turut hadir dalam pertemuan, Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi APEKSI/Walikota Gorontalo Marten Taha, Wakil Ketua Bidang Informasi, Advokasi & Hukum APEKSI/Walikota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe, Ketua Komisariat Wilayah III APEKSI/Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono,  Ketua Komisariat Wilayah IV APEKSI/Walikota Denpasar Jaya Negara, dan Ketua Komisariat Wilayah V APEKSI/Walikota Bontang Basri Rase.

Sumber berita http://www.lkpp.go.id/